Main Article Content
Abstract
Perwujudan dari tanggung jawab pemerintah terhadap pendanaan penyelenggaraan pendidikan salah satunya adalah melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dana BOSDA berasal dari APBD Provoinsi Jawa Tengah kemudian disalurkan ke dinas pendidikan Kabupaten yang berada diseluruh Jawa Tengah termasuk Kabupaten Wonogiri. Dana BOSDA harus dikelola dengan baik agar tidak merugikan pemerintah. Akuntabilitas dan Transparansi dapat meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana BOSDA sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOSDA yang diterima oleh setiap sekolah di Kabupaten Wonogiri.
Tujuan peneltian ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.
Penelitian ini menggunakan data primer yaitu berupa kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Staff dan Guru ditambah perwakilan komite sekolah. Dengan sampel sebanyak 50 responden. Data dianalisis dengan metode statistic menggunakan program komputer SPSS 25 untuk Windows.
Hasil dari penelitian ini yaitu, (1) Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%; (2) Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%; (3) Transparansi dan Akuntabilitas secara Bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%.
Keywords
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
References
- DAFTAR PUSTAKA
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Adrianto, Nico, 2007. Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Malang : Bayumedia Publishing,
- Ardianto, Elvinaro dkk. 2014. Komunikasi Massa. Bandung : Simbiosa Rekatama
- Didjaja. 2013. Menuju Mayarakat Swadaya dan Swakelola. Klaten: Cempaka
- Putih
- Imam Ghozali, 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program
- IBM SPSS 19. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- ____________, 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program
- IBM SPSS. Edisi Tujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kristianten. 2014. Akuntabilitas Kinerja Berkonsep Value for Money Pada
- Instansi Pemerintah. Yogyakarta : Ekonisia.
- Sri Minarti, 2011. Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas
- _____________, 2008. Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta
- ____________, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.CV
- Sujarweni, W.V. 2015. Sistem Akuntansi. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Syaiful Bahri Djamarah. 2006. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta : Rineka Cipta
- Waluyo, 2007. Manajemen Publik, Bandung : Mandar Maju
- ____________,Johan Arif Indrajaya, 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Implementasi Undang Undang No 6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal.
- ____________,Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau Dan Bermutu/Gratis.
- ____________,Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 tahun 2019 Tentang
- Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Sekolah
- Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, Dan
- Sekolah Luar Biasa Swasta Di Provinsi Jawa Tengah.
- ____________,Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- ____________,Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional